Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance

Main Article Content

Johan Satriajaya

Abstract

Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pengalaman dan pemahaman pengelola keuangan Desa Tau di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilatarbelakangi oleh implementasi UU Desa beserta berbagai implikasinya. Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola desa menjadikan adanya peningkatan terhadap tuntutan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa beserta pengelolaan keuangannya, tetapi dari berbagai fenomena menunjukkan bahwa tuntutan tersebut belum terpenuhi secara optimal terutama ditinjau dari upaya mewujudkan Good Governance lokal desa. Fenomenologi-hermeneutika sebagai metode dalam penelitian kualitatif ini, digunakan untuk menemukan makna dan hakikat dari pengalaman dan pemahaman informan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum optimal dilaksanakan sehingga belum memenuhi aspek atau indikator tercapainya GVG. Adanya tekanan eksternal yang diterima aparatur pemerintah desa dari masyarakat dan pihak swasta menjadi penyebab laten terjadinya dysfunctional behavior pada setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mempengaruhi upaya terwujudnya GVG. Tiga pilar utama Good Governance, baik pada tingkat daerah maupun skala desa harus bersinergi, menyatukan visi dan misi jika ingin mewujudkan GVG.

Article Details

How to Cite
Johan Satriajaya. (2019). Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 1 - 16. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.11
Section
Articles

References

Abdullah, S. dan J.A Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
Ali, I.M.A. 2010. Perilaku Oportunistik Creative Accounting & Upaya Menginternalisasikan Nilai Etika: Suatu Kajian Psikologi. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, 1(1), 75–97.
Alemu, D.S. 2016. Dysfunctional Organization: The Leadership Factor. Open Journal of Leadership 5 (March), 1-7.
Bandura A. 1977. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Journal of Psychological Review, 84 (2), 191-215.
Cole, M.S., H. BruchdanF. Walter. 2008. Affective Mechanisms Linking Dysfunctional Behavior to Performance in Work Teams: A Moderated Mediation Study. Journal of Applied Psychology, 93 (5), 945-958.
Creswell, J.W. 2016.Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. (H. E. Rais dan Priyati, ed. Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ely, B. 2009. Bad Rules Produce Bad Outcomes : Underlying Public-Policy Causes of the U.S. Financial Crisis Interactions between Finance and Human Nature. Cato Journal 29 (1), 93-114.
Etienne, J. 2010. The Impact of Regulatory Policy on Individual Behaviour: A Goal Framing Theory Approach. Magazine: Centre for Analysis of Risk and Regulation, (ed. January), 1–26.
Efferin, S. 2015. Akuntansi, Spirituaitas, dan Kerarifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma 6 (3), 466-480.
Gamar, N., dan A. Djamhuri. 2015. Auditor Internal sebagai “ Dokter” Fraud. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma 6 (1), 107-123.
Gallani, S., E. J. Marinich, R. Krishnan, dan M. D. Shields. 2015. Budgeting, Psychological Contracts, and Budgetary Slack. Working Paper 16-017. Harvard: Harvard Business School.
Hansen, D.R., dan M.M. Mowen. 2007. Management Accounting (8th ed.). Mason, USA: Thomson Higher Education.
Hasiara, L.O. 2011. Sikap & Perilaku Aparatur Sebagai Mediator dalam Penyusunan KUA & PPAS. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, 2(3), 510–531.
IAI-KSAP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-36.
Kumorotomo, W. 2008. Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik. Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya.Makalah pada Konferensi Administrasi Negara, Jogjakarta, 28 Juni 2008.
Kamayanti, A. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif dalam Riset Akuntansi: Dari Iman Menuju Praktik. Infestasi 11(1), 1-10.
KPK-RI.2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: ADD dan DD. Jakarta.
MacKenzie, C., T.N. Garavandan R. Carbery. 2011. Understanding and Preventing Dysfunctional Behavior in Organizations: Conceptualizing the Contribution of Human Resource Development. Human Resource Development Review, 10 (4), 346-380.
Namada, J.M., E. Aosa, Z. Awinodan G. Wainaina.2014. Management Participation and Firm Performance. American Journal of Industrial and Business Management 4 (March), 113-122.
Nordiawan, D., dan A. Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik (ed. empat). Jakarta: Salemba Empat.
Otterlo, R.C.H. van. 2013. Does Human Resource Management Help a Company’s Financial Operating Result ? Journal of Service Science and Management 6 (December), 273-282.
Özer, G., dan E. Yilmaz. 2011. Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control. Business and Economics Research Journal 2 (4), 1–18.
Patton, M.Q. 2002. Strategic Themes in Qualitative Inquiry. In Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd chap. pp. 37–73). Sage Publications, Inc.
Permata, A.N. 2013. Hermenutika Fenomenologis Paul Ricoeur. (editor: N. Atho’ dan A. Fahruddin), Belajar Hermenutika (Second, p. 242). Yogyakarta: IRCiSoD.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Raudhiah, N. binti A.B. 2014. Impact of Organisational Factors on Budgetary Slack. E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah (pp. 26–27).
Raghunandan, M., N. Ramgulamdan K.R. Mohammaded. 2012. Examining the Behavioural Aspects of Budgeting with particular emphasis on Public Sector/Service Budgets. International Journal of Business and Social Science 3 (14), 110-117.
Razak, A., U. Ludigdo, E. Ganis, dan E, Toyib. 2011. Perilaku Kuasa Eksekutif & Legislatif dalam Penganggaran Pemda, Perspektif Interaksi Simbiolik. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma 2 (3), 309-340.
Ricoeur, P. 2014. Teori Interpretasi. (D. Muhammed, ed. Indonesia). Yogyakarta: IRCiSoD.
Satriajaya, J. 2017. Studi Fenomenologi-Hermeneutika: Dysfunctional Behavior dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Mataram.
Satriajaya, J., L. Handajani dan N.N.A. Putra. 2017a. Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, 8 (2), 227-243.
______. 2017b. Polisemi dan Ambiguitas Pengakuan Pendapatan Desa. Simposium Nasional Akuntansi XX, tanggal 27-30 September 2017, Universitas Jember.
______. 2018. Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 5 (1), 1-21.
Stiglitz, J.E., dan A. Weiss. 1992. Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics. Oxford Economic Papers, 44(4), 694–724.
Supanto. 2010. Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Informasi Asimetri, Motivasi, Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi. Tesis, Universitas Diponegoro.
Syafwan, Nadisyahdan S. Abdullah. 2014. Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3 (1), 133–139.
Sutoro, E. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, misi, dan semangat UU Desa (ed. pertama). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wisri dan A. Mughni. 2016. Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermenuetika dan Teori Kritis. Jurnal Lisan Al-Hal 8 (1), 1–11.
Fajri, R., Endah S.dan Siswidiyanto. 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. JAP, 3 (7), 1099-1104.
Adi, H.P.S. 2013. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. e-journal Ilmu Pemerintahan UNMUL, 1 (4), 1375-1385.
Kadek Krismaya Dewi, K.K. dan I G.A.M.A. Dwijaputri. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8 (1), 70-82.
Irani, I.S dan Aswanto, T., 2010. Reinventing Government, https://www.itjen.kkp.go.id/publikasi/artikel/162-reinventing-government.html
Purdiyanto, H., E. Pituringsih dan B.A. 2017. Determinants Of Village Financial Accountability In Sumbawa And West Sumbawa District. Proceeding: International & Call For Paper (pp. 1357-1373), tanggal 13 Mei 2017, STIE Mandala Jember.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi
Nugroho, S., A.F. Wijaya dan M. Said. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (5), 1010-1015.
Uar, A. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 1-11.
Widasari, K.I. dan I.G.A.M.A.D. Putri. 2018. Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22 (2), 1308-1334.
Sutopo, W. 2015. Mewujudkan Good Village Governance (Analisis Isi Prinsip-Prinsip: Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Tesis, Program Pascasarjana Fisipol UGM.
Abstract viewed = 298 times
PDF downloaded = 268 times