Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Main Article Content

Ana Fatmawati

Abstract

Analisis Permasalahan Dalam Pelaoran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi faktor-faktor yang menjadi kelemahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini mengungkapnya 3 (tiga) tema dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Kabupaten Lombok Tengah, pertama proses laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang terkendala dalam penyampaian laporan, regulasi dan sumber daya manusia. Waktu penyampaian yang sering terlambat sehingga tidak dapat dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang dikeluarkan setiap tahun mengalami perubahan, yang berdampak Pemerintah Daerah harus melakukan revisi terhadap peraturan yang telah dikeluarkan, perlu dilakukan koordinasi dan membentuk Tim Koordinasi antar 3 (tiga) kementerian dan Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi revisi Peraturan yang dilakukan. Lemahnya sumber daya manusia menyebabkan Laporan Pertanggungjawaban tidak akurat, sehingga pelatihan pengelolaan keuangan dan melakukan koordinasi dan konsultasi antar desa dengan kabupaten. Kedua, meningkatnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa, diperlukan standar akuntansi Pemerintah Desa. Ketiga, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah, BPD dan Masyarakat belum optimal, untuk mengatasinya dilakukan dengan cara pengawasan melalui aplikasi Siskuedes dan memperjelas tupoksi OPD yang menangani keuangan desa, selektif dalam memilih anggota BPD, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di setiap tahapan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa asimetri informasi dapat terjadi akibat penyampaian informasi yang tidak utuh, peraturan yang banyak belum menjamin proses pertanggungjawaban yang optimal. Pemerintah Daerah harus meningkatkan pengawasan, melakukan pelatihan, dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Daerah memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar dibuatkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa. merevisi atau meriviu tupoksi OPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Article Details

How to Cite
Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 31 - 42. https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.3
Section
Articles

References

Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, PP. 61-76
Akuntansiterapan.com. 2010. Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya. https://akuntansiterapan.com/2010/12/22/mengupas-seluk-beluk-fraud-dan-cara-mengatasinya.
Asmony, Thatok. 2015. Penelitian Kualitatif : Pendekatan Studi Kasus. Mataram: Mataram Unverstity Press.
Atmadja, A. T dan K. A. K. Saputra. 2017. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, hal. 8-20 No. 1, Januari 2017.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. Kode Etik Dan Standar Audit. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Budiarjo. 2014. Tindak pidana korupsi ADD desa sei bemban kec. Kubu kab. kubu raya provinsi Kalimatan Barat. Skripsi, Universitas Tanjungpura.
Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu. Penerbit Grenada Media Grup. Jakarta.
Chariri dan Ghozali, Achmad (2007). Teori Akuntansi. Penerbit Andi. Yogyakarta
Creswell, John.W. 2016. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
Faridah, B.S. 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5 (2015).
Gamar, N., A. Djamhuri. 2015. Auditor Internal Sebagai "Dokter" Fraud di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Paradigma, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm. 107-123.
Gilham, Bill. 2000. Case Study Research Methods. London & New York: Continuum
Jensen and Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Stucture. Journal Of Financial and Economics, 3:305-360.
Junaidi, Ilham. 2016. Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan, Vol. 10 No. 01, Hal. 59-74.
Kamayanti, Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta. Yayasan Rumah Peneleh.
Keuangandesa.info. 2015. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa:http://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.
Kusumawardani, Arum. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kuswarno, Engkus. 2009. Metode Penelitian Komunikasi : Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya. Widya Padjajaran. Perpustakaan Pusat UII
Lestari, A.K.D., A.T. Atmadja, dan I.M.P. Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S, Volume 2 No 1 Tahun 2014.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
Moleong , 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mukarom, Zaenal dan L. M. Wijaya. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. Pustaka Setia.
Munawir. 2000. Analisis Laporan Keuangan. Liberty. Jogjakarta.
Novitasari, Y.D. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulya Kabupaten Malang). Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang.
Nugroho, Riant dan R. R. Wrihatnolo. 2008. Manajemen Privatisasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga
Patilima, H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. UMM Press. Malang.
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 1.d tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, dan besaran Alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016
___________________________ Nomor 18 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________ Nomor 43 tahun 2014 tentang Keuangan Desa
Pressreader.com. 2017. Korupsi Mengepung Desa. https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/ 19 Juni 2017.
Radarlombok.co.id. 2017. Korupsi Anggaran Desa di Loteng Makin Parah. http://www.radarlombok.co.id/korupsi-anggaran-desa-di-loteng-makin-parah.html di akses 21 November 2017.
Scott, W.R. 2009. Financial Accounting Theory. Fifth Edition. Canada Prentice Hall.
Seputro, H.Y., S.D. Wahyuningsih dan S. Sunrowiyati. 2017. Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi, Vol. 2 No.1, Januari 2017.
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. CV Mandar Maju
Skousen, Stice. 2018. Akuntansi Keuangan, Buku I Edisi 15. PT Raja Jakarta: Grafindo Persada.
Stake, R.E. 1995. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks Publication. California.
Subarsono, A.G. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa ( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008 ). Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung. Alfabeta.
Sumarto Hetifa Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung. Yayasan Obor Indonesia.
Sulimin, H.H. 2015. Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53
Suprajadi, Lusy. 2009. Teori Kecurangan, Fraad Awareness, Dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol. 13, No. 2.
Supriyadi. 2009. Evaluasi sistem keuangan desa Kabupaten srag en (Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang). Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________ Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
Watts, R, L., and Zimmerman, J, L. 1986. Positive Accounting Theory. New York,Prentice Hall
Wolk et. al. 2000. Accounting Theory: A Conceptual Institusional Approach. Fifth Edition. South Western College Publishing
Wind, Ajeng. 2011. Forensic Accounting. Jakarta. Dunia Cerdas.
Windarnawati, B.W., B. Santoso dan L. Suparman. 2018. Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia). International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Vol. VI, Issue 3, Page 534-528.
Abstract viewed = 451 times
PDF downloaded = 800 times