Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pada pengelolaan Dana Perimbangan baik pada DAU dan DAK dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana perimbangan baik DAU maupun DAK di daerah belum optimal. Besarnya anggaran dana transfer dari pusat berupa DAU tidak di ikuti dengan besarnya pengeluaran dalam bentuk belanja modal, karena DAU lebih didominasi oleh belanja pegawai yang berarti bahwa pada umumnya pemerintah daerah masih berkonsentrasi kepada masalah administrasi, sehingga belum efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Demikian juga dengan pengalokasian DAK yang belum efektif dan belum berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Hal ini karena arah penggunaan DAK lebih cenderung berfokus pada input bukan pada outcome yang dapat meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut: Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal AKURASI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah). Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal AKURASI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
References
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
Handayani, A. 2009. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadapPengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang
https://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823858/sri-mulyani-sebut-daerah-kecanduan-dana-transfer-dari-pemerintah-pusat. Diakses pada tanggal 1 Maret 2019).
https://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823863/apbd-habis-hanya-untuk-bayar-gaji-pns. Di akses pada tanggal 1 Maret 2019.
Karlina. Laksmiarti, T. Kusnali, A. 2017. Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 20 (2), 73–81
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Universitas Indonesia (UI-Press) – Jakarta
Nurkhayat, A. Firdaus, M. Mulatsih, S. 2018. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10 (1), 35-47.
Nuryadin, D. Sri, S. 2017. Analisis dan Evaluasi dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangun, 18 (1), 63-68
Pankey, I. & P. Sherly, P.2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 3 (4), 33-43
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah.
Yaqin, A.U.; T. Herwanti & Akram. 2018. Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan ABPD. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(3), 2321-2351.
Widiasih, Ni Nyoman. Gayatri. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18 (3), 2143-2171.
Yudartha, P.D. 2018. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Anggaran Pro Publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. Tesis. Program Studi Administrasi Universitas Udayana.
Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: Rajawali Press.