PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN HASIL INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Main Article Content
Abstract
This study aims to evaluate the performance of regional financial governance in Klaten Regency based on Permendagri No 19 of 2020, which focuses on budget allocation in the APBD and budget absorption. This research is a case study with a qualitative approach. The research instruments were in-depth interviews, documentation studies, and direct observation at BPKPAD and Bappedalitbang Klaten Regency. The results of research on budget allocations in APBD show that there are human errors, a slow system, budget reallocations, differences in perceptions between regulators and regulates, and unclear and detailed rules. The absorption of the budget shows the role of planning, human resources, time management, and force majeure factors. The recommendation in this study is that the regulator can increase reviews related to the elaboration of the IPKD. It is advisable to organize training activities and technical guidance for measuring IPKD and implementing reward-punishment. For the Klaten Regency Government, it can improve coordination and socialization in the implementation of regional policies and consider human resources in terms of quality and quantity.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut: Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal AKURASI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah). Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal AKURASI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
References
Fathiyah, F. (2020). Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 687. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1008
Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1
Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi Trisaksi. http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 130/129 Tahun 2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
Kusuma, A. & Riharjo, Ikhsan Budi. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
Raharja, Mega., Pratiwi, Ratih Nur., & Wachid, Abdul (2021). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Universitas Brawijaya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., Budiarso, N. (2015). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Jurnal EMBA, 23, 23–32.
Subhinigsih, Retno A., Said, K. A., & Sufyati. (2023). Factors Affecting Budget Absorption at Regional Apparatus Organizations. Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika Vol. 7, No. 1, January 2023.
Sunaryadi, T., Palupiningtyas, D., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 14 No 1. http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak■page154
Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Akuntansi, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) (Vol. 6, Issue 1).
Tantowi, Rahmat. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. E-ISSN 2685-4287
Trianto. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. ISSN Online 2477-2984.
Yakub, H., Wijaya, A., & Sofyan Effendi, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(1), 15. https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789