Determinan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap e-Government : Pengujian Interaksi Money Follow Program
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap anggaran berbasis kinerja, menguji interaksi money follow program dalam memperkuat hubungan antara orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi dengan anggaran berbasis kinerja dan implikasinya terhadap e-government.Populasi penelitian ini adalah 259 pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada satuan kerja Lapas dan Rutan se-NTB. Jumlah sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berjumlah 89 responden atau merepresentasikan 34% dari populasi penelitian. Alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan first order confirmatory factor analysis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja, tetapi interaksi money follow program tidak berpengaruh terhadap hubungan orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi dengan anggaran berbasis kinerja. Temuan lain mengindikasikan bahwa optimalisasi anggaran berbasis kinerja memiliki implikasi terhadap penerapan e-government. Implikasi penelitian ini dapat berguna sebagai pertimbangan dalam merumuskan grand design penyusunan anggaran, bahwa perlu adanya sinergi penerapan money follow program antara tingkat Kementerian dengan Satuan Kerja dalam memperkuat program prioritas nasional, selain itu sebagai evaluasi penerapan e-government dalam area layanan publik.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut: Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal AKURASI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah). Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal AKURASI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
References
Andersen, K.V. (2006). “E-Government : Five Key Challenges For Management”. The Electronic Journal of e-Government 4(1) : 1-8.
Badan Perencanaan Nasional. (2017). Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017(www.bappenas.go.id/03-02-2017).
Badan Perencanaan Nasional. (2016). Kebijakan Bappenas dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan.
Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. (2012). Peraturan Kepala BPKP No. PER–690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pemantauan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Cholifah. (2013). “Rancangan Model Effektivitas Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur”. Jurnal WIGA 3(2) : 20-30.
De Jong, M., I.V. Beek and R.Posthumus .(2013). “Introducing accountable budgeting : lessons from a decade of performance-based budgeting in the Netherlands”. Journal of OECD 12(3): 1-34.
Dewan Perwakilan Rakyat Repblik Indonesia. (2017). Laporan SingkatDewan Perwakilan Rakyat Repblik Indonesia Tahun 2016. (www.dpr.go.id/14-03-2017).
DiMaggio, J., Paul, dan W.W.Powell.(1983).“The Iron Cage Resivisited : Institusional isomorphism and collective rationality in organizational field”. Journal American Sociological Review : 147-160.
Djayasinga, M. (2015). Membedah APBD. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Edward III, G.C. (1984). Public Policy Implementing, Jai Press Inc:London-England.
Ghozali, I. (2008). SEM Metode Alternatif dengan PLS. Universitas Diponegoro:Semarang.
Hair, J., W. Black, B. Babin, and R. Anderson. (2014). A Primer On Partial Least Squares Structural Equation. Sage Publications :Los Angeles.
Hantana, J.S.P. (2013). “Pendekatan Service Oriented Architecture (SOA) pada Pelaksanaan E-Government di Kementerian Hukum dan HAM RI”. Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: 254-260.
Hardjaloka, L. (2014). “Studi Penerapan E-Governmentdi Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik”, Jounal of Rechts Vinding 3(3) : 435-452.
Hill, M dan P.Hupe. (2002). Implementating Public Policy. Sage Publication :London.
Ibrahim, M.(2013).“Comparative Budgetary Approaches in Public Organizations”. Research Journal of Finance and Accounting4 (15): 88-98.
Indraswati. (2017). “Determinantsof Performance Based Budgeting and the implication to E-government”.Prosiding STIE MANDALA
Jumame, S.T., H. Karamoy, dan A.T. Poputra. (2015).” Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Sorong”. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing 6(2) : 102-207.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. (2017). Daftar Isian Pengeluaran Anggaran Tahun Anggaran Lapas Se-NTB Tahun 2017.
Kementerian Keuangan. (2015). PMK No. 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Kituyi, G.M dan H. Anjoga. (2013). Improvement of E-Government Service Usability in Developing Countries : Empirical Experiences of Uganda. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences 3(4): 263 – 269.
Kompas. (2017). Rp.19,4 Trilliun Tak Sesuai Ketentuan.(https://www.pressreader.com/ indonesia/kompas/25-07-2017).
Latan, H. dan L. Ghozali. (2012).Partial Least Square”Konsep, Teknik, dan Aplikasi: Smart PLS 2.0 M 3.Universitas Diponegoro:Semarang.
Latan, H., C. Jose dan C.M. Ringle. (2016). “Whitstleblowing Intentions Among Public Accountans in Indonesia : Testing for the Moderation Effect”. Journal of Business Ethics 19(10) : 34-55
Monev Presiden. (2016). Money Follow Program Prinsip Baru untuk Prioritas Nasional 2017. (https://ksp.go.id/20-05-2017)
Mulyadi. (2001). Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa.Salemba Empat : Jakarta.
Muryati. (2013).Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi, Sumberdaya, Penghargaan, Sanksi, dan Motivasi Terhadap Penyusunan APBD Berbasis Kinerja di Kabupaten Batanghari. Tesis : Universitas Jambi.
Mubar, N.R, Ali, dan HAMid. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja. Tesis : STKIP MuHAMmadiyah Enkerang, Sulawesi Selatan.
Osgood, C. E., G.C.Suci, and P.H.Tannenbaum. (1957). The Measurement of Meaning. University of Illinois Press : Urbana IL.
Puspitasari, R. (2013). “Studi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta”. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. 5 (2): 356-369.
Rahman, A.P., Sutaryo, Agus B. (2013). “Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado : 1299-1323.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Republik Indonesia. (2004). Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja.
Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden RI No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Scott, W.R. (2008). Institutions and Organizations Ideas and Interests. Sage Publications:United States of America.
Siagian, A. (2014). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dalam upaya Meningkatkan Capaian Kinerja. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. 4(2) : 488-495.
Siringoringo, W. (2015). “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating”. Jurnal Akuntansi19 (02) : 207-224
Solimun. (2010). Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. Program Studi:Malang.
Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-1. Alfabeta Bandung:Bandung.
Sullivan, C. (2016). “Performance Based Budgeting”. Research Department Minnesota House of Representatives :1-13.
Tribunnews. (2017). Kementerian Hukum dan HAM Targetkan jadi e-governmentt pada Tahun 2017 (http://m.tribunnews.com/nasional/2016/11/30/ 14 -03-2017).
Wiyono, G. (2011). Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 dan Smart PLS 2.0. Penerbit YKPN:Yogyakarta.
Zinyama, T. dan A.G. Nhema. (2016). “Zimbabwe Performance-Based Budgeting: Concepts and Success Factors”.Journal Public Policy and Administration Review 4(1) : 33-60.