Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 70,53 persen, yang berarti termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dan transparan. Temuan ini bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi pemerintah daerah setempat maupun pihak terkait dalam rangka mendorong peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut: Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal AKURASI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah). Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal AKURASI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
References
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency : E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001
Chalid Pheni. (2005). Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi.
Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. G. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. Public Administration Review, 77(1), 32–44. https://doi.org/10.1111/puar.12685.25
Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(7), 1099–1104.
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.
Fung, A., GrahaM, M., & Weil, D. (2007). Full disclosure: The perils and promise of transparency. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen participation in Vietnam’s Local Government: Impact on transparency and accountability. Journal of Public Administration and Governance, 7(4), 38. https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044
Ihsanuddin. (2018). ICW: Ada 181 kasus korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Retrieved September 21, 2020, from Kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar
Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of transparency and accountability of village fund management in Bengkalis Sub-district. Journal of Economics, Business, and Government Challenges, 1(2), 72–78. https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13
Kumalasari, D. (2017). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(11), 1–15. Retrieved from https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 10–29. https://doi.org/10.1177/0020852311429533
Ningtyas, I. (2019). [Fakta atau Hoax] Benarkah 900 Kades Terjerat Korupsi Dana Desa? Retrieved September 10, 2020, from Tempo.co website: https://cekfakta.tempo.co/fakta/115/fakta-atau-hoax-benarkah-900-kades-terjerat-korupsi-dana-desa
International Budget Partnership, (2019). Open Budget Survey. In International Budget Partnership (pp. 1–92). Retrieved from https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-report-2019.pdf
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia : berbasis website. Jurnal Akuntansi Dan Audiiting Indonesia, 20 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4
Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and transparency of allocated village funds. Economics, (June). https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020
Syamsul. (2020). Potret transparansi pengelolaan keuangan daerah (TPKD) di Indonesia. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 185–204. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105
Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 21(3), 448. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251
Tahir. (2011). Sikap aparatur pemerintah terhadap implementasi kebijakan transparansi di Kota Gorontalo. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 1–22. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village fund management transparency: A lesson learned. Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(02), 100–110. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19
Wu, W., Ma, L., & Yu. W. (2017). Government transparency and perceived social equity: Assessing the moderating effect of citizen trust in China. Retrieved from http://hdl.handle.net/10220/44112